Kata Pengantar

 

Bismillahirohmaanirrohiim

Assalamualaikum Wr, Wb

 

Alhamdulillah Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Setelah melalui proses yang berlaku mulai dari penggalian gagasn sampai musyawarah dalam rangka menggagas masa depan desa, tim penyusun telah menyelesaikan Dokumen RPJM Desa.

RPJM Desa adalah bagian dari mimpi seluruh warga Desa Sudu yang menginginkan perubahan yang lebih baik disegala bidang, masa depan akan terlihat jika dimuali dengan mimpi dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen yang ada masih kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan dokumen RPJM Desa ini.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi landasan pembangunan Desa Sudu dan semoga seluruh rencana pembangunan bisa terealisasi dan kemajuan pesat bisa terlihat di Desa Sudu.

Wassalamualaikum Wr, Wb

 

Sudu, 25 Juni 2020

 

 

Tim Penyusun

 

 

 

DAFTAR ISI

                                                                                                                   hal.

Kata Pengantar …………………………………………………………………….      i

Daftar isi …………………………………………………………………………….      ii

 

BAB I          PENDAHULUAN ………………………………………………….       1

• Latar Belakang …………………………………………………… 1
• Maksud dan Tujuan …………………………………………….. 1
• Dasar Hukum …………………………………………………….. 3

 

BAB II         GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DESA ………………….      3

2.1              Sejarah Desa ……………………………………………………….      3

2.2              Karakteristik Wilayah ……………………………………………       4

2.3              Gambaran Kependudukan ……………………………………..      5

2.4              Gambaran Kelembagaan ………………………………………..      5

2.5              Gambaran Infrastruktur ………………………………………..       8

2.6              Masalah dan Potensi Desa ……………………………………..       10

 

BAB III        VISI, MISI, KEBIJAKAN , PROGRAM ………………………..       13

3.1              Visi …………………………………………………………………..       13

3.2              Misi ………………………………………………………………….       13

3.3              Arah Kebijakan Program Pembangunan …………………...       13

 

BAB IV        PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA ……………………..       15

4.1              Program Indikatif ………………………………………………...       15

4.2              Matrik RPJM Desa ……………………………………………….       17

 

BAB V         PENUTUP ………………………………………………………….        55

 

LAMPIRAN  :

1. Daftar gambar
2. Berita Acara Pengkajian Keadaan Desa
3. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
4. Berita acara Musyawarah dusun
5. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa
6. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa
7. SK Tim Penyusun RPJM Desa

DAFTAR TABEL

 

Tabel : 1      Luasan Dusun di Desa Sudu

Tabel : 2      Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel : 3      Pejabat Pemerintah Desa

Tabel : 4      Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tabel : 5      Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Tabel : 6      Pengurus Karang Taruna

Tabel : 7      Tim Penggerak Pemberdaayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Tabel : 8      Ketua RT dan RW

Tabel : 9      Kondisi Jalan

Tabel : 10    Lembaga Sekolah menurut jenisnya

Tabel : 11    Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel : 12    Daftar Sumber Daya Alam

Tabel : 13    Daftar Sumber Daya Manusia

 

DAFTAR GAMBAR

Gambar : 1           Lokasi Desa dalam kawasan Provinsi

Gambar : 2           Lokasi Desa dalam kawasan Kecamatan

Gambar : 3           Peta Desa

Gambar : 4           Peta Dusun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen rencana pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan Sumber Daya Alam desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa denganmelibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.  

 

1. MAKSUT DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun tujuannya adalah :

1. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan kecamatan maupun kabupaten, untuk mewujudakan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang.
2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan desa
3. Dimilikinya rumusan nilai-nilai strategis desa, rumusan visi dan misi desa, analisis lingkungan strategis desa, penentuan isu-isu strategis desa, penentuan bidang-bidang strategis desa dan rumusan rencana tindak pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah desa dan masyarakat.
4. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di desa.
5. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

 

1. DASAR HUKUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sudu disusun atas dasar :

1. Landasan Idill : Pancasila
2. Landasan Konstitusi : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
4. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang – undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigasi Nomor 6 tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Desa Sudu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019.
22. Berita Acara Musyawarah Desa hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2026.

 

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

 

1. Sejarah Desa

Desa Sudu dulu merupakan gabungan dari 2 (dua) desa yaitu :

1. Desa Sudu
2. Desa Krajan

 

Berdasarkan bukti Buku C Tanah Kas Desa dan Tanah Kas Desa yang berada di Dusun Kembangan dan Dusun Bedahan , Secara historis kapan Desa Sudu berdiri tidak ada satu pun warga yang ingat. Desa Sudu dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat tahun 1966. Salah satu isi kesepakatan tersebut menyatakan bahwa dilakukan penggabungan dari 2 (dua) desa yaitu desa Sudu dengan 4 Dusun yaitu Dusun Kembangan, Dusun Sudu, Dusun Alasmlati, Dusun Tenggor dan Desa Krajan dengan 3 Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Majenon, Dusun Bedahan menjadi desa baru disebut Desa Sudu.

Keberadaan Desa Sudu tidak bisa dipisahkan dari Keberadaan makam Sayid Abdurrahman Kusumojati salah satu panglima perang kerajaan Demak Jipang dan petilasan Singo Joyo yang berkaitan erat dengan pemerintahan “ Lodoyo” Kabuapten Blitar , masyarakat sekitar menghormatinya setiap setahun sekali dengan pagelaran seni budaya langen tayub tepatnya bertepatan dengan paska panen raya musim kemarau di petilasan Singo joyo Dusun Bedahan.  

Desa Sudu telah melalui 6 (enam) periode kepemimpinan oleh beberapa Kepala Desa yaitu :

• Jaenuri ( - 1990 )
• Sutikno ( 1990 – 1998)
• Rasijan ( 1998 – 2008)
• Abdul Manan (2008 – 2014)
• Tri Kasih (2014 – 2020)
• Abdul Manan ( 2020 – sekarang )

 

Desa Sudu merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari 419 desa dan 28 Kecamatan. Secara administrative Desa Sudu masuk wilayah Kecamatan Kalitidu kemudian pada tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2011 tentang pembentukan Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro yang di undangkan pada tanggal 28 maret 2012 Desa Sudu masuk dalam wilayah administrasi kecamatan Gayam beserta 11 desa lainnya yang diambil dari Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Kalitidu. Adapun desa – desa tersebut yaitu Desa Gayam, Desa Mojodelik, Desa Brabowan, Desa Bonorejo, Desa Begadon, Desa Ringin tunggal Pemekaran dari Kecamatan Ngasem kemudian Desa Katur, Desa Manukan, Desa Cengungklung, Desa Beged dan Desa Ngraho Pemekaran dari Kecamatan Kalitidu.

 

1. Karakteristik Wilayah

Secara administrasi Desa Sudu terletak diwilayah Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur , batas-batas Desa Sudu sebelah utara Desa Petak Kecamatan Malo, Sebelah Selatan Desa Brabuwan dan Desa Begadon Kecamatan Gayam, Sebelah Timur Desa Cengungklung dan Desa Manukan Kecamatan Gayam, Sebelah Barat Desa Ngraho Kecamatan Gayam Dan Desa Kemiri kecamatan Malo.

Desa Sudu terletak di -7.147311 Lintang Selatan (LS) dan 111.692783 Bujur Timur (BT).

Orbitas Desa Sudu mempunyai posisi jarak ke ibu kota Kecamatan 9,5 Km lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan 21 menit, Jarak ke ibu kota Kabupaten 24 Km lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten 34 menit, Jarak ke ibu kota Provinsi 116 Km lama jarak tempuh ke ibu kota Provinsi 3 Jam 13 menit.

Interval ketinggian Desa Sudu termasuk kedalam kawasan dataran rendah dengan rata  - rata 30 mdpl.

Luas wilayah Desa Sudu secara keseluruhan adalah 325 ha. Menurut penggunaannya lahan Desa Sudu adalah sebagai berikut : luas pemukiman 18 ha, luas persawahan 226,6 ha, luas tegalan/tanah kering 79 ha, luas EMCL 1,4 ha.

Penggunaan tanah fasilitas umum di gunakan untuk tanah bengkok 52 ha, lapangan bola 0,54 ha, Perkantoran Pemerintah Desa 0,09 ha, tempat pemakaman umum 1,2 ha, bangunan sekolah 0,9 haproyek skk migas 1,4 ha.

Wilayah Desa Sudu terdiri dari 5 (lima) Dusun yang terdiri dari 16 (enam belas) RT dan 7 (tujuh) RW.

 

Tabel : 1

Luasan Dusun di Desa Sudu

No	Dusun	RW	RT	Luas (Ha)
1	Tenggor	1 & 2	1,2,3 & 1,2	101
2	Sudu	3	1,2	43
3	Alasmlati	4	1,2	42
4	Kembangan	5	1,2	52
5	Bedahan	6 & 7	1,2,3 & 1,2	87
Jumlah		7	16	325

 

1. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Sudu adalah terdiri dari KK, dengan jumlah total penduduk Jiwa, dengan rincian laki-laki jiwa dan perempuan jiwa

 

Tabel : 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	84	81	165
2.	5-9	95	96	191
3.	10-14	100	91	191
4.	15-19	76	79	155
5.	20-24	97	115	212
6.	25-29	104	116	220
7.	30-34	113	112	225
8.	35-39	117	102	219
9.	40-44	141	102	243
10.	45-49	79	93	172
11.	50-54	85	73	158
12.	55-58	63	75	138
13.	>59	231	247	478
Jumlah Total		1.385	1.382	2.767

 

Dari data diatas Nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Sudu sekitar 1.291 jiwa atau 50 %, hal ini merupakan modal yang berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

 

1. Gambaran Kelembagaan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, bahwa didalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Stuktur organisasi Desa Sudu tahun 2017 terdiri dari Kepala Desa, Sekdes, 3 (tiga) Kepala seksi, 2 (dua) Kepala Urusan,5 (lima) Kepala Dusun, serta 1 Staf Desa. adalah sebagai berikut :

Tabel : 3

Pejabat Pemerintah Desa

 

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	H. ABDUL MANAN	Kepala Desa	Dusun Tenggor RT/RW 002/001
2.	ISPAMILIH	Sekretaris Desa	Dusun Alasmlati RT/RW 002/004
3.	JAMARI	Kaur Umum & Perencanaan	Dusun Bedahan RT/RW 002/006
4.		Kaur Keuangan	-
5.	RUSMUGIANTO	Kasi Pemerintahan	Dusun Bedahan RT/RW 002/006
6.	SUMARNO	Kasi Kesejahteraan	Dusun Kembangan RT/RW 002/005
7.	MUHAMAD MAHSUN	Kasi Pelayanan	Dusun Tenggor RT/RW 002/002
8.	NUR ZAENI	Kasun Tenggor	Dusun Tenggor RT/RW 002/002
9.	KARMANI	Kasun Sudu	Dusun Tenggor RT/RW 002/003
10.	LISDIONO	Kasun Alasmlati	Dusun Alasmlati RT/RW 001/004
11.		Kasun Kembangan	-
12.	MOH. ALI ROZIM	Kasun Bedahan	Dusun Bedahan RT/RW 001/006
13.	M. SYAIFUDIN ROFIQ	Staf	Dusun Tenggor RT/RW 003/001

 

Tabel : 4

Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	ABDUL SUKUR	Ketua	Dusun Alasmlati RT/RW 002/004
2.	SUGIHARTONO	Wakil Ketua	Dusun Bedahan RT/RW 003/006
3.	AHMAD SUGIONO	Sekretaris	Dusun Tenggor RT/RW 003/001
4.	MUHAMMAD ASIR	Anggota	Dusun Kembangan RT/RW 001/005
5.	ACHMAD MUNTAGIB	Anggota	Dusun Sudu RT/RW 002/003

 

 

 

 

 

Tabel : 5

Pengurus LPMD

 

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	MARIYONO	Ketua	Dusun Bedahan RT/RW 002/007
2.	SRIMANTUN	Anggota	Dusun Bedahan RT/RW 001/006

 

 

 

Tabel : 6

Pengurus Karang Taruna

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	MUHAMMAD NUR CAHYONO	Ketua	Dusun Tenggor RT/RW 001/001

 

 

               

Tabel : 7

Tim Penggerak PKK

 

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	HJ. MUYATIN,S.pd	Ketua	Dusun Tenggor RT/RW 002/001
2.	SUTI’AH	Wakil Ketua	Dusun Alasmlati RT/RW 002/004
3.	ENDANG WAHYUNINGSIH	Sekretaris 1	Dusun Alasmlati RT/RW 002/004
4.	HJ. SITI MASLI’ATUL HIDAYAH	Sekretaris 2	Dusun Tenggor RT/RW 002/002
5.	DASRI	Bendahara 1	Dusun Bedahan RT/RW 002/006
6.	SUHARTINI	Bendahara 1	Dusun Bedahan RT/RW 002/006
7.	HJ. SUMIATI	Ketua Pokja 1	Dusun Tenggor RT/RW 002/002
8.	YULIATI	Ketua Pokja 2	Dusun Bedahan RT/RW 001/006
9.	WIDAYANIK	Ketua Pokja 3	Dusun Alasmlati RT/RW 001/004
10.	PASRI	Ketua Pokja 4	Dusun Sudu RT/RW 002/003

 

 

 

 

Tabel : 8

Ketua RW dan RT

 

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	AHMAD KAMIANTO	Ketua RW 1	Dusun Tenggor RT/RW 001/001
2.	NGASRI	Ketua RW 2	Dusun Tenggor RT/RW 001/002
3.	JUPRI	Ketua RW 3	Dusun Sudu RT/RW 001/003
4.	H.M. JUFRI	Ketua RW 4	Dusun Alasmlati RT/RW 001/004
5.	JERMAN	Ketua RW 5	Dusun Kembangan RT/RW 002/005
6.	PAMINTO	Ketua RW 6	Dusun Bedahan RT/RW 001/006
7.	AJMAHUN	Ketua RW 7	Dusun Bedahan RT/RW 002/007
8.	MARIYO	Ketua RT 1 RW 1	Dusun Tenggor RT/RW 001/001
9.	WARJAN	Ketua RT 2 RW 1	Dusun Tenggor RT/RW 002/001
10.	SUKARJI	Ketua RT 3 RW 1	Dusun Tenggor RT/RW 003/001
11.	SUKARMAN	Ketua RT 1 RW 2	Dusun Tenggor RT/RW 001/002
12.	RUSDI	Ketua RT 2 RW 2	Dusun Tenggor RT/RW 002/002
13.	RA’IS	Ketua RT 1 RW 3	Dusun Sudu RT/RW 001/003
14.	SARMIDI	Ketua RT 2 RW 3	Dusun Sudu RT/RW 002/003
15.	SUPAT	Ketua RT 1 RW 4	Dusun Alasmlati RT/RW 001/004
16.	SUDARSONO	Ketua RT 2 RW 4	Dusun Alasmlati RT/RW 002/004
17.	DJAMARI	Ketua RT 1 RW 5	Dusun Kembangan RT/RW 001/005
18.	SUPAT	Ketua RT 2 RW 5	Dusun Kembangan RT/RW 002/005
19.	ASNGARI	Ketua RT 1 RW 6	Dusun Bedahan RT/RW 001/006
20.	JADI	Ketua RT 2 RW 6	Dusun Bedahan RT/RW 002/006
21.	MA’UN HUSNA	Ketua RT 3 RW 6	Dusun Bedahan RT/RW 003/006
22.	MUKAYAN	Ketua RT 1 RW 7	Dusun Bedahan RT/RW 001/007
23.	SULANI	Ketua RT 2 RW 7	Dusun Bedahan RT/RW 002/007

 

1. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan Sarana dan Prasarana di bidang transportasi, pendidikan, dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

 

1. Sarana dan Prasarana Transportasi

 

Tabel : 9

Panjang Jalan

 

No	Jenis Permukaan Jalan	Panjang (KM)	Kondisi Jalan (KM)				Keterangan
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Tanah	0
2.	Makadam	0,4		v
3.	Paving	5	v
4.	Rabat Beton	0,5	v

 

 

 

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

 

Tabel : 10

Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya

 

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Kondisi Gedung				Keterangan
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Pos PAUD	1	1
2.	KB	1	1
3.	TK	2	2
4.	SD	2	2

 

 

 

 

 

 

1. Sarana dan Prasarana Kesehatan

 

Tabel : 11

Sarana dan Prasarana Kesehatan

 

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Kondisi Gedung				Keterangan
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung Pustu	1	1

 

1. Masalah dan Potensi Desa
2. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudanya kesejahteraan masyarakat , masalah tersebut meliputi :

 

1. Masih rendahnya pendapatan petani dan produktifitas pertanian

Desa Sudu termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian, dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relative masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2. Masih rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan

Kualitas di bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Akses masyarakat dalam mendapatakan pelayanan kesehatan di tahun 2019 secara umum sudah menunjukan perbaikan, namun demikian masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana Pustu yang belum memadai.

3. Belum memadainya pembangunan infrastruktur

Keberadaan Sarana dan Prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan desa. Sehingga akses pendistribusian barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan sosial.

Kondisi jalan didesa saat ini semakin menunjukan peningkatan tapi masih belum diimbangi dengan peningkatan sarana penunjang/penguat jalan seperti talut dan drainase.

4. Masih rendahnya perhatian terhadap industri kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran

Adanya berbagai usaha kecil dimasyarakat belum mendapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi,

Jumlah angka pengangguran yang begitu tinggi dikarenakan adanya dampak sosial dari kegiatan eksploitasi migas di daerah Bojonegoro.

5. Minimnya kontribusi PAD terhadap APBDesa

Sumbangan PAD terutama dari pendapatan BUMDesa terhadap APBDesa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi BUM Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa.

 

1. Potensi Desa

Desa Sudu memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi desa yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Potensi Desa Sudu sebagai berikut :

1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

• Tersedia kualitas SDM Pemerintah di desa yang cukup baik
• Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
• Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

2. Potensi Ekonomi

• Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan
• Tersedianya lahan pertanian yang sangat luas

3. Potensi Budaya

• Adanya adat dan budaya yang sudah mengakar merupakan asset potensial dalam pembangunan
• Terdapat situs warisan budaya yang dapat dikembangan menjadi tempat wisata

Tabel : 12

Daftar Sumber Daya Alam

 

DESA	:	SUDU
KECAMATAN	:	GAYAM
KABUPATEN	:	BOJONEGORO
PROVINSI	:	JAWA TIMUR

 

No	Uraian	Volume
1.	Lahan Pertanian (Sawah)	226,6 Ha
2.	Lahan Kering (Tegal)	79 Ha
3.	Lahan Desa	52 Ha
4.	Sungai	3 Km

 

Tabel : 13

Daftar Sumber Daya Manusia

 

DESA	:	SUDU
KECAMATAN	:	GAYAM
KABUPATEN	:	BOJONEGORO
PROVINSI	:	JAWA TIMUR

 

No	Uraian	Jiwa
1.	Penduduk dan Keluarga
	a.    Jumlah Kepala Keluarga	847
	b.   Jumlah Laki – Laki	1.384
	c.    Jumlah Perempuan	1.382
2.	Sumber utama penghasilan Penduduk
	a.    Pertanian	753
	b.   Buruh tani	35
	c.    Perdagangan	46
	d.   Industri kecil	0
	e.    Jasa	0
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang pendidikan
	a.    Lulusan Perguruan Tinggi	50
	b.   Lulusan SLTA sederajat	307
	c.    Lulusan SLTP sederajat	532
	d.   Lulusan SD sederajat	967
	e.    Tidak tamat SD sederajat	300
	f.     Tidak sekolah	604

 

 

BAB III

VISI, MISI, KEBIJAKAN , PROGRAM

 

1. VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Desa Sudu harus dibawa agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovasi serta produktig. Visi adalah suatu gambaran yang menerangkan tentang keadaan masa depan, berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa. Pernyataan Visi Desa adalah “ Gotong Royong Membangun Desa Sudu yang Maju, Mandiri, Jujur, Adil “

 

1. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya.

 

Adapun Misi Pemerintah Desa Sudu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudakan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Desa Sudu;
2. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olah raga, dan kebudayaan di Desa Sudu;
4. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi, dalam kehidupan sehari-hari dalam pemerintahan maupun dengan perangkat desa;
5. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.

 

 

 

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai meliputi 4 aspek mendasar, yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan esa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

 

No	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.    Menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagai keputusan tertinggi dalam penentuan keputusan di Desa serta media penyampaian informasi tentang tahapan yang ada di desa serta rembug warga tiap dusun agar bisa mendengarkan aspirasi masyarakat b.   Pengelolaan informasi desa sebagai bagian dari keterbukaan dalam Pemerintah Desa melalui website desa dan papan informasi serta bekerjasama dengan radio komunitas yang ada c.    Penyelenggaraan Desa melibatkan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa serta unsure-unsur masyarakat seperti RT,RW,Kelompok Tani, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, perwakilan perempuan, perwakilan pendidikan, perwakilan pemuda . d.   Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan professional dan ramah e.    Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa untuk penunjang pelayanan kepada masyarakat
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.    Peningkatan Pos Kesehatan desa dan Pustu (Puskesmas pembantu) yang ada di desa b.   Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan posyandu serta memberikan insentif kader posyandu sesuai dengan kemampuan keuangan desa c.    Memberi insentif tenaga guru kelompok bermain, POS PAUD, TK yang ada di Desa serta meningkatkan operasional PAUD sesuai dengan kemampuan keuangan desa d.   Memberi insentif serta operasional TPA,TPQ dan madin yang ada di desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa e.    Pembangunan serta pemeliharaan jalan f.     Pembangunan serta pemeliharaan sanitasi lingkungan g.    Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa h.   Pembangunan serta pemeliharaan Jalan Usaha Tani i.     Pengembangan sarana dan prasarana produksi untuk produk potensi desa salah satunya hasil pertanian dan tempat wisata j.     Pembangunan cagar budaya sebagai ikon Desa Sudu k.   Pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa l.     Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa m.  Pembangunan sarana dan prasaran peternakan n.   Peningkatan dan pelestarian ketahanan lingkungan hidup seperti penghijauan dan penanaman pohon serta ruang bermain ramah anak o.    Pengembangan Informasi dan komunikasi didesa p.   Pengembangan sarana dan prasarana taman baca dan perpustakaan desa q.    Pengembangan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam r.    Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah s.    Pembangunan dan pemeliharaan petilasan dan kebudayaan desa
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a.    Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM, PKK, Karang Taruna) b.   Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/ketertiban c.    Pembinaan sanggar seni dan kebudayaan di desa d.   Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana skala lokal Desa e.    Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin f.     Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan g.    Penyelenggaraan kegiatan pelestarian adat/kebudayaan/sedekah bumi/haul berskala lokal h.   Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan tingkat desa i.     Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/olah raga tingkat desa
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a.    Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan kelembagaan masyarakat desa b.   Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa c.    Peningkatan Kapasitas BPD d.   Peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa e.    Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan f.     Pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas) g.    Pelatihan manajemen koperasi/UMKM h.   Pelatihan Pengelolaan BUMDesa ( Pelatihan yang dilaksanakan oleh pemdes) i.     Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/kelompok masyarakat miskin j.     Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

 

 

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

1. PROGRAM INDIKATIF

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Program Penetapan dan Penegasan batas desa
3. Program Pendataan desa dan penyusunan profil desa
4. Program Penyusunan tata ruang desa
5. Program penyelenggaraan Musyawarah Desa
6. Program pengelolaan Informasi Desa
7. Program Penyelenggaraan Perencanaan Desa
8. Program Penyelenggaraan evaluasi perkembangan pemerintahan desa
9. Program Penyelenggaraan kerjasama antar desa
10. Program pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
11. Pelaksanaan Pembangunan Desa
12. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain
13. Jalan Poros Desa
14. Jalan lingkungan Pemukiman
15. Jalan Usaha Tani
16. Saluran irigasi
17. Sumber air bersih
18. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
19. Air bersih skala desa
20. Sanitasi lingkungan
21. Peningkatan prsarana posyandu
22. Pustu
23. Tempat sampah
24. MCK umum
25. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
26. Taman baca masyarakat
27. Pendidikan anak usia dini
28. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
29. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
30. Pasar/kios desa
31. Pengembangan BUMDesa
32. Penguatan permodalan BUMDesa
33. Lumbung desa
34. Kandang ternak
35. Sarana prasarana pertanian
36. Penguatan usaha kecil menengah
37. Pelestarian Lingkungan hidup
38. Penghijauan
39. Perlindungan mata air
40. Normalisasi sungai

 

3. Program Pembinaan Masyarakat
4. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
5. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban
6. Pembinaan kerukunan umat beragama
7. Pengadaan sarana dan prasaran olah raga
8. Pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana kesenian dan sosial budaya masyarakat
9. Program Pemberdayaan Masyarakat
10. Pelatihan Usaha Ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan
11. Pelatihan teknologi tepat guna
12. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi perangkat desa dan kelembagaan masyarakat desa
13. Peningkatan kapasitas masyarakat desa antara lain :
14. Kader Pemberdaayaan dan kader pembangunan masyarakat
15. Kelompok usaha ekonomi produktif
16. Kelompok perempuan
17. Kelompok tani
18. Kelompok pengrajin
19. Kelompok pemuda
20. Kelompok disabilitas

 

 

BAB IV

PENUTUP

           Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.

           Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhir pada program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

           Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 6 (enam) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Sudu , secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

           Penjabaran tahunan dari dokumen RPJMDesa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaanya, yaitu :

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa, Desa Sudu tahun 2020-2026 dengan penuh tanggung jawab
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Desa.